Mereka Dampak Inpres No 1 Tahun 2025 Bagi Ekonomi Bali

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan itu mencakup pemangkasan total belanja senilai Rp 306,69 triliun yang menyasar berbagai sektor, termasuk kegiatan seminar, konferensi, bimbingan teknis (Bimtek), dan termasuk pengadaan suvenir yang selama paling banyak disuplai dari Bali.

Tentu keputusan tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Bali yang telah lama bergantung pada sektor pariwisata dan penyelenggaraan acara berskala nasional maupun internasional.

Selama ini Bali sangat dikenal sebagai satu destinasi utama untuk pelaksanaan berbagai event nasional, seperti rapat kerja pemerintah, forum internasional, hingga pelatihan teknis yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

Berdasarkan data usai pandemi, lebih dari 50% acara nasional diselenggarakan di Bali, yang jelas memberikan kontribusi besar pada sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan jasa transportasi. Dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, sektor ini menghadapi tantangan berat akibat berkurangnya permintaan terhadap fasilitas konferensi, akomodasi, dan layanan terkait lainnya.

Sektor perhotelan menjadi salah satu yang akan paling terdampak. Okupansi hotel yang sebelumnya meningkat karena berbagai kegiatan pemerintah, berisiko menurun secara signifikan. Penurunan ini tidak hanya memengaruhi pendapatan pemilik hotel, tetapi juga berdampak pada tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini.

Selain itu, perusahaan penyedia jasa katering, dekorasi, dan penyewaan alat konferensi juga akan merasakan akibat serupa, dengan banyaknya pembatalan acara yang sebelumnya telah direncanakan, dampak lainnya dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang bergerak dalam produksi suvenir dan produk kerajinan. Selama ini, kegiatan seminar dan konferensi menjadi salah satu pasar utama bagi produk-produk lokal Bali.

Efek berantai dari kebijakan ini juga dapat dirasakan pada sektor transportasi. Operator transportasi lokal yang selama ini menyediakan layanan bagi peserta acara, baik dalam bentuk bus wisata maupun kendaraan pribadi, akan kehilangan pendapatan yang signifikan. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi daya beli masyarakat lokal, mengingat sektor transportasi adalah salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Bali.

Secara makro, pengurangan aktivitas ekonomi yang dipicu oleh kebijakan ini dapat saja akan menekan pertumbuhan ekonomi Bali. Sebagai salah satu daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor jasa pariwisata, pengurangan belanja pemerintah di Bali berisiko menghambat pemulihan ekonomi pascapandemi.

Selain itu, konsumsi domestik yang sebelumnya didukung oleh perputaran uang dari kegiatan-kegiatan pemerintah juga berpotensi melemah. Namun, kebijakan efisiensi ini juga mendorong munculnya peluang baru bagi Bali untuk beradaptasi dan berinovasi.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah memusatkan pada keunggulan Bali selama ini yakni pariwisata berbasis budaya dan alam, yang tentunya tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah.

Penulis: Prof Dr. Ida Bagus Raka Suardana

Sumber: https://diksimerdeka.com/2025/01/25/mereka-dampak-inpres-no-1-tahun-2025-bagi-ekonomi-bali/